Oct 06 2011

MENGGUGAH KESADARAN MASYARAKAT, GALANG KARYA CIPTA

Published by at 10:57 pm under Artikel,paten

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa suka atau tidak suka bangsa kita harus menjalani kesepakatan Internasional dengan memasuki era pasar bebas. Pada saat itu, tidak terlalu jelas lagi batas antar negara, skat antar negara hilang. Perdagangan begitu bebas, apa saja boleh masuk ke negeri ini. http://sukamto.staff.uii.ac.id/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gifDemikian juga kita bebas menjual apa saja dan dimana saja. Perubahan ini merupakan implementasi dari persetujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights). TRIPs yang merupakan bagian (lampiran) dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The Word Trade Organisation) telah diratifikasi dengan UU No. 7/1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The Word Trade Organisation atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Lebih jauh lagi masyarakat terutama para pelaku bisnis dituntut untuk lebih dapat mempertahankan diri dalam persaingan yang makin menggila. Dengan kata lain para pelaku usaha harus selalu berusaha untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas, lebih lagi sedapat mungkin menjadi yang paling berkulitas, murah, unggul pelayanannya agar dapat menang di pasaran.

Bersamaan dengan itu betapa gencarnya perusahaan-perusahaan asing hadir bermunculan di negeri ini. Dengan demikian kita harus pandai-pandai mengambil kesempatan, sehingga situasi pasar bebas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang terbaik. Perusahaan-perusahaan tersebut tentunya tidak hanya membawa teknologi saja, akan tetapi juga membawa berbagai macam budaya, sehingga menjadi trend baru dengan adanya “Etika Global” yang menjadi bahasa gaul bisnis antar bangsa. Selaras dengan tuntutan tersebut teknologi informasi mempunyai peran yang sangat penting. Ribuan bahkan jutaan komunikasi akan berlangsung tanpa hambatan ruang dan waktu. Transaksi bisnis antar belahan bumi akan berjalan dengan canggih lewat teknologi informasi. Kompetisi juga berjalan seiring dengan perubahan jaman, menggiring pada pola persaingan berbasis synergitas. Pada era lama, yang disebut berkompetisi adalah untuk mematikan lawan, sehingga targetnya dapat menjadi usaha yang monopolis. Sedang pada era global sekarang ini kompetisi menuntut “Aliansi” antar lawan, demikian yang sering disebut dengan “Etika Global”.

Prinsip keahlian, menjadi prinsip yang dipakai dalam hubungan kerja, tidak ada lagi ikatan kerja yang diberikan dengan latar belakang ‘kebaikan hati’. Hubungan kerja dilandasi pertimbangan keahlian untuk bermitra. Kesetaraan terbentuk menjadi ethos kerja, tidak ada lagi yang disebut ‘majikan’ dalam dunia kerja. Organisasi perusahaan hanya akan dipenuhi oleh pekerja-pekerja berkeahlian, mereka bergabung, membentuk sebuah hasil produk hybrida yang dihasilkan oleh bermacam pakar. Inovasi merupakan tuntutan teknologi. Inovasi berkelanjutan, kelak semua produk akan menjadi yang 'terbaik' maka menjadi yang terbaik saja tidak akan cukup, yang menang adalah mereka yang bisa menghasilkan perbaikan mutu berkelanjutan, karena pelanggaran terus berubah. Orientasi kepuasan pelanggan (customer satisfaction) akan menjadi etos kerja baru yang harus dimiliki oleh setiap pekerja. Mencermati segala permasalahan tersebut di atas, maka kita sebagai anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab partisipasi yang besar terhadap kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Tanggung jawab tersebut paling tidak dapat berupa sumbang saran, peran aktif dan aspiratif atau setidaknya itikad baik. Betgapa berat bangsa kita tercinta ini, bersamaan sedang terjadi krisis monoter harus masuk dalam kancah pasar bebas. Dengan demikian hanya semangat baja dari semua komponen baik Pemerintah, Pelaku bisnis dan seluruh anggota masyarakat yang dapat menggugah untuk berjuang dalam mengantisipasi segala kemungkinan pada era global tersebut.

Melihat fenomena yang ada, pemerintah sebetulnya sudah mulai tanggap dengan kepentingan masyarakat berkaitan dengan dukungan untuk menghadapi perdagangan bebas. Lebih khusus lagi pemerintah telah menetapkan UU di bidang HAKI tentang Paten, Hak Cipta dan Merek pada tahun 1997. Disusul kemudian dengan UU tentang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkit Terpadu dan Rahasia Dagang. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah agar masyarakat terbangun sikapnya dan muncul partisipasinya untuk menghargai, menghormati dan melindungi karya-karya intelektual manusia. Lebih lanjut Pemerintah mensosialisasikan HAKI dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap tanggp terhadap tanda-tanda perubahan dan kesadaran akan pengaruh HAKI pada kehidupan sehari-hari.

Namun demikian kita bangsa Indonesia sudah tertinggal jauh dalam mengaplikasikan usaha perekonomian berkaitan dengan Paten, Hak cipta dan Merek, dibandingkan dengan negara-negara seperti Swedia, Jepang, Thailand, Taiwan, India, Mexico dan Inggris. Dengan demikian kita harus “cancut tali wondo” bergegas untuk menggugah kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis agar segera mengorientasikan usahanya melalui pendaftaran Paten, Hak cipta dan Merek dari usaha mereka agar tidak semakin jauh tertinggal. Dilain pihak kita harus melakukan program “jemput bola” dengan melakukan perbaikan dan peningkatan administrasi HAKI, menyederhanakan birokrasi pengurusan HAKI, memudahkan mekanisme dan prosedur pendaftaran Paten, Hak cipta dan Merek. Sehingga akan banyak bermunculan Paten, Hak cipta dan Merek dari karya anak bangsa ini.

Implementasi Penyadaran Masyarakat

Substansi nilai yang terkandung dalam TRIPs sangat menjunjung tinggi pemilikan pribadi, termasuk pemilikan hasil karya intelektualitas manusia. TRIPs juga mendukung kebebasan individu untuk berekspresi dan mengaktualisasikan diri secara maksimal dalam masyarakat. Dalam rangka pemasyarakatan HAKI kepada masyarakat perlu dicari jalur yang paling efektif. Jalur dimaksud adalah, antara lain. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi, karena Perguruan Tinggi merupakan jalur ”konvensional”. Perguruan Tinggi banyak terdapat kaum pemikir, ilmuan, intelektual, sehingga karya-karyanya selama ini yang tidak pernah diarahkan kepada deskripsi untuk pengusulan paten dapat dipatenkan. Disamping itu akan dapat kita nikmati bersama, berapa banyak Hak Paten yang akan terbit di Indonesia apabila ada kemauan keras dari pemerintah untuk bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka mendeskripsikan temuan-temuan dalam penelitian yang dilakukan di bidang teknologi.

Lebih jauh lagi mengarahkan pembuatan skripsi mahasiswa (Ahli Madya/Diploma, S1,S2, S3) terutama yang berkaitan dengan teknologi, kemudian diubah menjadi deskripsi untuk dimintakan paten-nya. Hal ini selain bermanfaat pada si penemunya sendiri, juga dapat menjadi kebanggaan bagi dosen pembimbing, universitas yang bersangkutan dan bangsa, karena akan menyumbang asset yang tidak sedikit bagi negara. Jalur lain yang perlu diupayakan sosialislasinya adalah, menggugah kesadaran masyarakat untuk meningkatkan karya dan kreasi mereka, selanjutnya agar mereka mengajukan permohonan HAKI kepada negara.

Perlu adanya perubahan kultur/budaya atau persepsi masyarakat yang malas untuk mempatenkan karyanya, karena ada sekelompok masyarakat yang menganggap makin banyak karya seseorang ditiru oleh pihak lain, akan semakin baik bagi penciptanya, artinya si pencipta makin luas dikenal, tambah popular. Padahal gejala inilah yang menyebabkan rendahnya permohonan paten. Lebih dari itu kampanye besar-besaran yang telah diadakan lewat jalur-jalur tesebut di atas juga harus diikuti dengan langkah strategis upaya pemerintah kepada para pengusaha, pelaku bisnis dan masyarakat untuk melakukan klasifikasi, klarifikasi, karya, cipta, inovasi dan invensi yang dideskripsikan dalam Paten, Hak Cipta dan Merek. Namun kita sadari bersama upaya-upaya tersebut tidaklah semudah “membalik telapan tangan” untuk mengaplikasikannya, karena masih banyak permasalahan yang menyelimutinya. Permasalahan tersebut dapat kami sebutkan antara lain.

Pertama, Masalah budaya atau kultur masyarakat yang menganggap tidak perlunya Paten, Hak Cipta dan Merek; padahal jelas-jelas akan merugikan diri mereka sendiri, misalnya pembuatan tempe, kecap, tape, minuman permentasi, yoghurt dan masih banyak lainnya, yang tidak pernah dipatenkan. Sehingga tempe yang merupakan produk tradisional sekaligus juga barang milik publik (telah memasyarakat di Indonesia) ternyata telah ada hak patennya di negara lain, bukankah ini merupakan sebuah kerugian yang besar bagi karya inovasi anak bangsa.

Kedua, Mental masyarakat yang masih suka meniru (membajak) karya cipta orang lain, tradisi ini sudah mengurat mengakar berlangsung lama, sehingga tidak mudah untuk mengatasinya.

Ketiga, Kesadaran masyarakat, kesadaran dimaksud adalah seperti yang telah kami paparkan di atas, khususnya masyarakat intelektual. Di kalangan Perguruan Tinggi, kesadaran untuk mempatenkan penemuan-penemuan baru di bidang teknologi masih sangat rendah, karya dosen maupun mahasiswa masih sebatas kepentingan penelitian, padahal banyak skripsi mahasiswa yang layak dipatenkan.

Keempat, Motivasi masyarakat yang ‘stagnan’ (mandeg), karena menurut pengalaman, mereka menganggap betapa sulitnya mengurus Hak Paten, Hak Cipta dan Merek, disamping itu biaya yang cukup mahal dan memakan waktu yang cukup lama, sehingga ada kegamangan dan kekhawatiran yang tidak terobati. Belum lagi ditambah kekhawatiran mereka, karena ditengah-tengah menunggu terbitnya perijinan mereka, ternyata telah muncul produk yang sama di pasaran lengkap dengan patennya, sehingga masyarakat mencurigai adanya orang dalam yang melakukan ‘sabotase’ proses perijinan Paten hanya untuk kepentingannya sendiri, menyebabkan keputus asaan, sehingga pengurusan patennya tidak dilanjutkan oleh yang mempunyai hak.

Kelima, Pengusaha dan Konsumen masih belum bangga dengan merek sendiri (dalam negeri). Padahal dengan memakai merek sendiri masyarakat akan terdidik dan dapat menghemat devisa.

Keenam, Kondisi perekonomian masyarakat yang semakin terpuruk akibat krisis ekomoni, sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Harga barang produk asli menjadi sangat mahal, hal ini mendorong untuk membeli produk-produk bajakan, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah.

Ketujuh, Belum tegaknya hukum di Indonesia. Telah banyak pelanggaran-pelanggaran hukum di Indonesia yang tidak dapat diselesaikan dengan tuntas. Lebih khusus lagi terhadap pelanggaran Paten, Hak Cipta dan Merek, (Kaset, VCD, dan banyak lagi produk bajakan lainnya) yang beredar di pasaran bebas dan tidak menjadi rahasia lagi adanya, bahkan terkesan terang-terangan dan tidak ada tindakan sama sekali.

Harapan dan Kenyataan

Mencermati permasalah-permasalah tersebut diatas, tidak cukup hanya menjadi bahan analisa saja, akan tetapi harus segera dicari jalan keluarnya. Jalan keluar yang harus dilakukan diantaranya adalah. Pemerintah harus segera mengadakan gebrakan secara besar-besaran. Dengan melakukan program sosialisasi HAKI untuk menumbuhkan sikap tanggap masyarakat terhadap tanda-tanda perubahan dan kesadaran akan pengaruh HAKI terhadap kehidupan sehari-hari.

Para pengelola maupun institusi Pendidikan Tinggi baik swasta maupun negeri dengan berbagai daya upaya dan keikhlasan yang tinggi, tanggung jawab dan sadar mengingat akan pentingnya HAKI, menjadi pelopor untuk ‘menyemaikan’ persepsi tentang HAKI kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan ada umpan balik dari masyarakat dalam rangka peningkatan karya dan kreasi kreatif mereka kemudian diteruskan dengan permohonan HAKI dari negara. Perlu kampanye besar-besaran bahwa HAKI adalah urusan hidup sehari-hari. Memberikan dorongan kepada masyarakat luas agar bangga memilki merek orininal sendiri dan bernafaskan lokal. Memotivasi pengusaha dan konsumen agar bangga dengan merek sendiri, yang sekaligus akan menghantar kepada penghematan devisa. Perguruan Tinggi hendaknya mendorong mahasiswa untuk mepatenkan penemuannya, agar dapat bermanfaat bagi penemu, masyarakat dan negara. Karena penemuan tersebut secara ekonomis akan menguntungkan, sebab apabila penemuan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat luas, maka penemu akan mendapatkan royati dan mendapat nilai jariah dari Allah, karena kemanfaatannya.

Berkaitan dengan pembajakan karya cipta orang lain sudah menjadi tradisi masyarakat yang sudah berlangsung sejak lama. Pembajakan bukan sekadar masalah pelanggaran hukum, tapi juga masalah ekonomi masyarakat, karena begitu banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pembajakan.Mereka yang menggantungkan hidup dari kegiatan pembajakan tersebut adalah parah buruh dan pedagang kecil. Untuk itu perlu solusi yang tepat agar keserasian kepentingan yang berkaitan dengan HAKI mendapat jalan keluar terbaik.

Dalam rangka sosialisasi HAKI dan kampanye besar-besaran, Pemerintah hendaknya telah menetapkan Undang-Undang, Aturan maupun Aturan Main berkaitan dengan Birokrasi, Prosedur, Mekanisme dan segala sesuatunya untuk memudahkan pengurusan HAKI. Dalam hal ini pemerintah sekaligus menginformasikan kepada masyarakat tentang kemudahan-kemudahan, pembiayaan yang murah, waktu yang relatif singkat, serta harus mengatur jaminan pemohon HAKI, bahwa tidak akan terjadi ‘sabotase’ dalam permohonan Hak Paten, Hak Cipta maupun Merek. Pada saat yang bersamaan pula pemerintah harus mengatur sanksi bagi pelaku “sabotase”.

Selain berbagai kemungkinan dan harapan tersebut diatas, akhirnya penegakkan hukum menjadi barometer dalam tegaknya penanganan HAKI di Indonesia. Disarankan Departemen Hukum dan Undang-Undang (Depkumdang) melakukan koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, agar lebih tekun menangani penegakkan hukum di bidang HAKI. Penegak hukum, perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat bidang HAKI dalam bentuk pelatihan-pelatihan intensif, pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum dan mengupayakan peningkatan karya-karya kreatif, Pelaksanaan sistem HAKI bersifat nasional dan antar Departemen sehingga diperlukan perhatian yang cukup dan sungguh-sungguh dari instansi terkait terutama di bidang penegakan hukum.

Pemerintah bersikap konsisten dan kontinyu memasyarakatkan undang-undang bidang HAKI No. 12, 13 dan Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Paten dan Merek kepada pelaku ekonomi dan masyarakat luas khususnya masyarakat pengusaha sekaligus UU Desain Industri, UU Desain Tata Letak Sirkit Terpadi dan UU Rahasia Dagang yang relatif belum tersosialisasikan. Perlunya upaya perbaikan dan peningkatan administrasi HAKI sebagai langkah strategis, yang diharapkan dapat memperkuat posisi administrasi pengelolaan administrasi HAKI demi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan misi Dijen HAKI untuk memberikan perlindungan hukum dan mengupayakan peningkatan karya-karya kreatif.

Memberi kemudahan kepada masyarakat termasuk masyarakat kecil untuk menerima permohonan pendaftaran HAKI mereka dalam wilayah pemohon masing-masing. Kerjasama, baik nasional, regional maupun internasional merupakan elemen penting dalam pelaksanaan sistem HAKI. Hal yang patut diperhatikan ialah sumbangan hukum bagi pemecahan masalah dengan memantapkan budaya hukum untuk mendorong penyelesaian, karena menghadapi hal ini nampak jelas perlunya untuk menumbuh kembangkan budaya hukum dengan membudayakan sikap dan perilaku patuh hukum. Masyarakat makin lama mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan. Untuk itu usaha pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang mengayomi masyarakat luas harus mendapat perhatian utama sebagai prioritas, untuk menyembuhkan syndroma lemahnya hukum di Indonesia.

Hanya dengan jiwa besar, hati yang tulus dan keikhlasan yang tinggi upaya ini akan dapat terwujud. Karena dalam situasi yang serba sulit ini (krisis, stagnasi hukum dan politik) cukup berat beban yang ditanggung. Akhirnya hanya do’a dan harapan yang kita damba untuk keberhasilan usaha kita bersma. Dalam tulisan ini kami perlu tegakkan motto “Paten merupakan keharusan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia untuk penyelamat perekonomian” (bei)

No responses yet

Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.